Jambioke.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Anita Yasmin merasa heran terdapat sejumlah proyek fisik urung terlaksana hingga pekan kedua September 2023. Padahal anggaran proyek itu telah ketok palu.
"Saya sampaikan, bahwa sampai hari ini menurut pengawasan kawan-kawan Dewan, juga ada beberapa kegiatan yang sudah disahkan, namun sampai hari ini juga belum dilaksanakan tahapannya," kata Yasmin dikonfirmasikan, Selasa (12/9).
Proyek-proyek bernilai miliaran rupiah itu, pasti memalui proses tender. Sejatinya, tahapan tender, pelaksanaan kontrak dan sebagainya, kata Nita, berlangsung paling lambat April. Dengan demikian, proyek fisik rampung sebelum akhir tahun.
"Tahapan itu kan dari tender, kemudian pelaksanaan kontrak dan lain sebagainya, gitu. Sedangkan ini sudah menginjak bulan September. Artinya sudah tinggal tiga bulan efektif lagi," kesalnya.
"Dan kita perlu tahu harusnya mungkin. Bahwa apakah kegiatan ini akhirnya akan terlaksana atau tidak. Jadi saya bicara bukan konteksnya gedung DPRD saja ya," imbuhnya.
Menurut menantu mantan Bupati Batang Hari periode 2001 - 2006 dan periode 2011 - 2013, Abdul Fattah, Dewan menghormati keputusan Kepala Daerah sebagai eksekutor pembangunan dan dalam hal realisasi, setelah perencanaan anggaran. "Kami menghormati kalau itu di rasa tidak mampu dilaksanakan pada tahun ini," ucapnya.
Namun, sebagai wakil rakyat, Nita mendesak Bupati Mhd Fadhil Arief mengevaluasi kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keterlambatan proses tender merupakan salah satu pemicu pihak ketiga khawatir mengajukan penawaran pekerjaan.
"Kenapa baru dilaksanakan hari ini prosesnya. Kenapa baru dua bulan terakhir ini dilaksanakan tahapannya. Dalam hal, mungkin tender. Mungkin banyak dari pihak ketiga merasa tidak cukup waktu. Tidak mampu menyesuaikan antara beban kerja dan masa bekerja, gitu loh," tegasnya.
"Akhirnya kan, ini menjadi satu faktor menghambat pembangunan, gitu loh," tambahnya.
Politisi muda Partai Amanat Nasional ini secara tegas menampik kabar Batang Hari tak punya duit. Semua proyek usulan pemerintah daerah yang telah ketok palu, anggaranya berbasis pendapatan.
"Kalau tidak ada uangnya tidak mungkin ya. Karena penganggaran berbasis kepada pendapatan, kan gitu ya. Besar harapan kami, memang sekarang ini kalau bicara anggaran, kan sudah di ketok palu kemarin," cetusnya.
"Kalau memang tak mampu, harusnya dari awal saat penganggaran kita sampaikan pendapat yang riil," katanya.
Ia berujar DPRD Batang Hari akan melakukan evaluasi ketat dalam APBD 2024 nanti. Baik dari segi kinerja maupun dari segi penganggaran. Hal-hal yang dianggap tidak mampu dilaksanakan, jangan sampai dianggarkan karena berimbas kepada realisasi.
"Kalau proyek strategis jelas ya yang kemarin gagal dilaksanakan diantaranya, Islamic Center, Sirkuit dan salah satunya Gedung (paripurna) DPRD ya," ujarnya .
