Jambioke.com- Masyarakat Kabupaten Batang Hari harus mengetahui apa itu KUA dan Rancangan PPAS yang sering digelar para Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari.
Kebijakan Umum Anggaran atau disingkat KUA adalah Kebijakan Umum APBD, yakni dokumen yang berisi target pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi dasar penyusunan APBD selama satu tahun.
Sementara PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yaitu dokumen yang merinci target tersebut menjadi program prioritas beserta batas maksimal anggaran yang diperbolehkan KUA berfungsi sebagai panduan dasar.
Dokumen ini memuat kondisi ekonomi makro daerah (seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi), asumsi penyusunan APBD, arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan strategi daerah untuk mencapainya.
Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran atau disingkat PPAS merupakan turunan langsung dari KUA. Dokumen ini menetapkan skala prioritas pembangunan dan batas maksimal (plafon) anggaran sementara yang diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan program-programnya. Kenapa masyarakat harus tahu? Karena yang kelola oleh pemerintah uang rakyat tentunya uang tersebut lebih prioritas untuk kepentingan rakyat juga.
Terkait hal tersebut, hari ini Selasa (14/7/2026) DPRD Kabupaten Batang Hari mengelar rapat Paripurna DPRD Batang Hari tentang Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027 Kabupaten Batang Hari.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief bersama Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari di Ruang Pola Gedung DPRD Batang Hari.
Dalam Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi, tentang Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perioritas Plafon Sementara (PPAS) ABBD tahun anggaran 2027 Kabupaten Batang Hari.
Dalam penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, Pemerintah Batang Hari selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
Meliputi pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor yang sesuai seri wilayah daerah Batang Hari. Dengan ini dapat memberi efek positif akan target Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun anggaran 2027 untuk tercapai.
