Jambioke.com- Sikap Tim Pengawasan dan Pengendalian (TIMDU) bentukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pelanggaran di PT Jambi Distribusindo Raya (JDR), pada Selasa (2/6/2026).
Alih-alih menjadi penengah antara masyarakat dan perusahaan, TIMDU justru menuai kritik dari berbagai pihak. Mahasiswa, tokoh adat, masyarakat Desa Sungai Buluh hingga sejumlah anggota DPRD menilai tim tersebut tidak menunjukkan sikap independen dan terkesan lebih berpihak kepada perusahaan.
Dalam forum yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Batang Hari itu, TIMDU menyampaikan bahwa operasional PT JDR telah berjalan sesuai aturan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat karena dinilai bertolak belakang dengan berbagai laporan dan keluhan yang sebelumnya disampaikan warga. Ketua PLK SPJ BMJ Desa Sungai Buluh, Boy Marsukun, mengaku kecewa terhadap sikap TIMDU yang dinilai tidak memberikan ruang terhadap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan warga justru dianggap tidak berdasar. “Kami berharap TIMDU hadir sebagai penengah dan pencari solusi. Namun yang kami lihat dalam forum justru sebaliknya. Semua yang disampaikan masyarakat dianggap salah, sementara perusahaan dinilai sudah menjalankan semuanya dengan benar,” ujar Boy.
Kekecewaan serupa juga disampaikan sejumlah tokoh masyarakat dan mahasiswa yang hadir dalam rapat. Mereka mempertanyakan hasil kerja TIMDU yang dinilai terlalu cepat menyimpulkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran, sementara berbagai persoalan yang dikeluhkan warga belum sepenuhnya terjawab.
Sorotan terhadap TIMDU tidak hanya datang dari masyarakat. Sejumlah anggota DPRD Batang Hari turut mempertanyakan objektivitas tim tersebut dalam menjalankan tugasnya. Mereka menilai TIMDU terkesan mengambil kesimpulan sepihak tanpa menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Amin Hudori, secara terbuka mengkritik kinerja TIMDU dalam forum rapat. Ia menilai tim yang dibentuk pemerintah daerah tersebut gagal menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Menurut Amin, DPRD tidak bisa begitu saja menerima kesimpulan yang disampaikan TIMDU tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Karena itu, ia meminta agar DPRD turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya dan memastikan seluruh informasi yang berkembang dapat diverifikasi secara objektif.
Kritik yang mengemuka dalam RDP akhirnya membuat pembahasan tidak menghasilkan kesimpulan final. Pimpinan rapat, Muhammad Firdaus, memutuskan menunda pembahasan lanjutan hingga DPRD melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional PT JDR.
