Jambioke.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 18 Tahun 2026).
Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat, serta selaras dengan perkembangan standar internasional. POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2026.
POJK 18 Tahun 2026 mengatur beberapa substansi utama, meliputi:
Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum. KRSM Perusahaan ditetapkan sebesar 120 persen, serta wajib membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari MMBR bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII).
Pengaturan modal yang tersedia (available capital). Modal yang tersedia dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan instrumen modal dalam menyerap kerugian.
Pengaturan pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Penyempurnaan perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Perhitungan MMBR mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan.
Penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) paling sedikit satu kali dalam setahun dan menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.
Kewajiban pelaporan Rasio Solvabilitas. Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, termasuk kewajiban audit oleh akuntan publik atas laporan tahunan.
Penguatan kepatuhan melalui pengenaan sanksi administratif. POJK mengatur sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan pelaporan.
Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027. Dalam rangka memberikan waktu penyesuaian bagi industri, OJK menetapkan ketentuan transisi berupa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas triwulanan selama tahun 2027 menjadi paling lambat 45 hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
Selain itu, bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM sebagai akibat penerapan ketentuan baru ini, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028.
Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 diharapkan dapat mendorong penguatan pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, meningkatkan ketahanan industri perasuransian dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, serta memperkuat pelindungan terhadap pemegang polis dan tertanggung.
Penyempurnaan kerangka solvabilitas ini juga merupakan bagian dari komitmen OJK untuk mendukung terwujudnya industri perasuransian yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. (*)




