Jambioke.com, Kerinci – Pemerintah Kabupaten Kerinci terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen meritokrasi oleh Bupati Kerinci, Monadi, bersama kepala daerah se-wilayah kerja Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang, Rabu (10/9/2025).
Penandatanganan komitmen ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat integritas, serta memastikan implementasi sistem berbasis kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Komitmen tersebut juga diharapkan mampu mempercepat implementasi sistem berbasis kinerja di Kabupaten Kerinci, sehingga pelayanan publik semakin profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui komitmen tersebut, Pemkab Kerinci berharap pelayanan publik semakin profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja. Harapannya, langkah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kerinci,” ujar Bupati Monadi.
Sebagai mantan Camat Gunung Raya, Monadi menegaskan bahwa penerapan prinsip meritokrasi akan menjadi landasan kuat dalam menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas tinggi.
“Meritokrasi bukan hanya soal penempatan jabatan berdasarkan kompetensi, tetapi juga memastikan setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai prestasi dan kinerjanya. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang bagi praktik yang tidak sehat dalam birokrasi,” tegasnya
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa Pemkab Kerinci siap sepenuhnya mendukung arahan BKN dalam memperkuat reformasi birokrasi.
“Pemerintah Kabupaten Kerinci siap mendukung penuh arahan BKN dalam memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, transparansi, serta akuntabilitas,” tutup Monadi.
Penandatanganan komitmen meritokrasi ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol, melainkan langkah nyata dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
