Jambioke.com- DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi resmi menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan penting tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar pada Senin (26/1/2026) siang.
Empat Perda yang disahkan mencakup Perda tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Desa Wisata, perubahan status PT Jambi Indoguna Internasional menjadi PT Jambi Indoguna Internasional Perseroda, serta Perda tentang Penyelenggaraan Kehidupan Bermasyarakat. Keempat regulasi ini dinilai strategis karena menyentuh langsung aspek sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyampaikan bahwa pengesahan Perda tersebut merupakan langkah penyesuaian regulasi daerah agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
“Berdasarkan aturan yang ada, Perda ini memang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah kita. Karena itu, DPRD bersama pemerintah sepakat untuk menetapkannya,” ujar Hafiz Fattah.
Hafiz berharap, Perda yang telah disahkan tidak hanya berhenti pada aspek regulasi, tetapi dapat segera diimplementasikan secara optimal di lapangan. Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar Perda benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapannya Perda ini bisa segera berlaku dan kita akan melihat pengaplikasiannya di lapangan. Jika ada yang belum sesuai, tentu akan menjadi bahan evaluasi ke depan,” katanya.
Hafiz Fattah juga menyoroti Perda Pemberdayaan Desa Wisata yang diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah dan perekonomian masyarakat desa.
“Kami berharap Perda ini membawa dampak baik bagi Provinsi Jambi, terutama dalam pengembangan destinasi wisata melalui desa wisata,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa penyusunan dan pengesahan Ranperda tersebut bertujuan memperkuat pengawalan program-program pembangunan agar lebih terarah, fokus, dan tepat sasaran.
“Ranperda ini kita siapkan agar pengawalan program-program di lapangan bisa lebih fokus,” ujar Al Haris.
Gubernur juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan gender di seluruh sektor, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun ranah politik.
“Kita berharap di setiap dinas ada penerapan kesetaraan gender, begitu juga dalam politik. Karena itu hari ini kita sudah siapkan regulasinya bersama DPRD,” tegasnya.(*)
