Jambioke.com- Keterbukaan informasi Publik (KIP)sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah.
Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah, ikut serta dalam pembuatan kebijakan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat secara pribadi.
Ini juga menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Sementara, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, atau biasa disebut PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di suatu badan publik. Mereka bertugas memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses informasi dengan mudah dan transparan.
Kemarin Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief membuka secara resmi acara Diseminasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/OPD se-Kabupaten.
Kegiatan ini digelar dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (E Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 bertempat di Ruang Polak Besar Kantor Bupati Batang Hari, Kamis (23/7/2026).
Dalam berbagai hal Bupati menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan lagi sekedar kewajiban administratif. Hal ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
