Jambioke.com- Permasalahan terkait kerja sama penempatan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Batang Hari mendapat atensi serius dari pihak legislatif.
Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan untuk mengurai dan mendalami persoalan bersama PT MMS.
Rapat mediasi dan evaluasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., dan turut dihadiri secara lengkap oleh para Anggota Dewan lintas komisi, perwakilan PT MMS, serta instansi terkait.
Langkah tegas legislatif melalui RDP lanjutan ini dilakukan guna mencari titik temu yang adil serta menguntungkan semua pihak, dengan fokus utama melindungi hak dan nasib para tenaga kerja.
Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk memastikan aktivitas perusahaan tetap sejalan dengan upaya menjaga iklim usaha yang kondusif di Bumi Serentak Bak Regam.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., dengan tegas meminta agar persoalan penempatan tenaga kerja ini segera diselesaikan tanpa merugikan masyarakat lokal.
“RDP lanjutan ini kita gelar karena DPRD ingin memastikan bahwa ada solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. Hak-hak dan kepastian nasib tenaga kerja lokal kita harus menjadi prioritas utama untuk dilindungi. Namun di saat yang bersamaan, kita juga mencari jalan keluar terbaik agar iklim investasi dan usaha di Kabupaten Batang Hari tetap berjalan kondusif dan saling menguntungkan,” tegas Rahmad Hasrofi.
Pantauan di ruang rapat, diskusi berjalan cukup dinamis dalam membedah klausul kerja sama dan sistem penempatan tenaga kerja yang diterapkan oleh PT MMS.
Melalui fungsi pengawasannya, DPRD Kabupaten Batang Hari berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tercapai kesepakatan yang benar-benar memihak pada kesejahteraan masyarakat, tanpa menghambat laju roda perekonomian daerah.
